penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) pada 11 provinsi adalah bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan un, tutur anggota komisi x dpr raihan iskandar.
seharusnya pemerintah telah jauh hari memastikan kesiapan pencetakan soal ujian serta distribusinya. dengan adanya penundaan ini dengan begini ongkos yang dikeluarkan pemerintah supaya membiayai pelaksanaan un pada 11 daerah tersebut ingin bertmbah, kata raihan iskandar di jakarta, minggu.
anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) itu menyatakan penundaan pelaksanaan un dikhawatirkan hendak meninggalkan biaya tambahan.
sejumlah guru pengawas dan sudah berada dalam lokasi ujian terpaksa mesti menanti lebih berlarut karena ujian nasional ditunda. siapa yang menanggung uang hidup mereka selama selama lokasi? pastinya kepada ada guru pengawas yang berada selama lokasi besar, tidak bisa saja agar pulang ke daerah tiap-tiap lalu kembali dulu ke tujuan ujian, katanya.
Informasi Lainnya:
terkait penundaan un ini, raihan menungkapkan komisi x mau segara memanggil perwakilan pemerintah agar menunjukan masalah tersebut.