badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi di hadapan 103 honorer pada pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang juga dikuti kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyampaikan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi hendak memeriksa terserah berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim akan memverifikasi ulang berkas yang asli. maka, manakala seandainya banyak yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi tersebut mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga ditampilkan sanggahan sesudah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak dulu merupakan tanggung jawab bkd, sementara menjadi kewenangan aparat penegak hukum sebab telah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab dapat menimbulkan preseden buruk dalam perekrutan honorer selama lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses dengan hukum sekalipun sudah diangkat adalah cpns, katanya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyampaikan unsur pidana tak hilang meskipun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan tersebut sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan sebagai honorer juga mesti diproses dengan hukum, ujarnya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma supaya menegakkan hukum, sementara untuk mewujudkan keadilan makanya tidak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang dan berhak tapi tak punya kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji tersebut. efek jera mesti diberikan sehingga tak banyak lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menungkapkan pada peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan serta aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tak ada klausul atau Salah satu pasal pun yang menjelaskan bahwa honor daerah mampu diangkat sebagai cpns.
peraturan tersebut menyebutkan bahwa honorer dibiayai tidak dengan apbd ataupun apbn. tidak juga banyak pasal dan menyebutkan bahwa mereka bisa bekerja di instansi pemerintah dengan terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang mengikuti kriteria merupakan cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii daripada dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri dan swasta di 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat pada mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, selama tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun itu mampu dibuat bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan mampu dibuat bukti bagi aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, dengan juga merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dijadikan tenaga honorer di tahun 2006 dan 2007, hanya Satu orang dan tercatat untuk honorer direkrut selama 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan keberadaan sejumlah honorer yang tercatat dalam daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos supaya sd serta smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat pada juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian website wajib belajar sembilan tahun. karena itu telah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dibuat honorer selama 31 desember 2005, katanya.
