badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn menggarap sejumlah terobosan serta berbagai program supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan program dan diselenggarakan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah terhadap pembangunan supaya kepentingan publik.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian serta keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada warga dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah untuk kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 menimbulkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditetapkan waktunya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharapkan tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung itu.
selain tersebut, bpn telah memprogramkan penelitian serta siap menggarap pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat di papua bila sudah detail penduduk hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya selama rapat itu mengemuka sejumlah kendala terkait pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana dalam dalamnya, antara lain membuat tentang reforma agraria, juga hak atas tanah penduduk hukum adat. selain tersebut, bpn ri dan mengerjakan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi dan harmonisasi itu dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. supaya tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri juga melakukan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman maka hak-hak atas tanah dapat lebih terpeleihara, sehingga bisa membawa faedah yang lebih sulit terhadap terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, di sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa dan harus disadari pada pihak kecil, ujarnya.
oleh karena tersebut, hendarman menyatakan, bpn ingin selalu menggalakkan program-program prorakyat dan telah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, website jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) dan situs one day service.